Perubahan status desa menjadi kelurahan dalam sistem ketatanegaraan NM Hantoro Kajian 18 (4), 237-254, 2016 | 31 | 2016 |
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah … NM Hantoro Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012 | 30 | 2012 |
Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara NM Hantoro Jurnal Negara Hukum 7 (2), 2016 | 26 | 2016 |
Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya NM Hantoro, M Suhayati, D Doly, PJ Hairi, HYP Sibuea Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018 | 22 | 2018 |
Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman NM Hantoro Negara Hukum 11 (2), 2020 | 8 | 2020 |
Politik hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia RSH Bako Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2019 | 8 | 2019 |
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah NM Hantoro Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16, 2009-2029, 2012 | 8 | 2012 |
Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against … NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11 (2), 191-210, 2020 | 7 | 2020 |
Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada NM Hantoro Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 12 (10), 2020 | 7 | 2020 |
Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Juridical Analysis Of The Establishment Of The Law Governing The House Of … NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 153-180, 2016 | 7 | 2016 |
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 (VIOLATION OF ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE DISPUTE AT THE … N Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 107-125, 2016 | 6 | 2016 |
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA) NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017 | 5 | 2017 |
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 197-213, 2016 | 4 | 2016 |
Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi, 1998-1999 DH Estiko, NM Hantoro (No Title), 2000 | 4 | 2000 |
Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the … NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12 (2), 201-222, 2021 | 2 | 2021 |
Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah: studi di Provinsi Bali NM Hantoro, I Samsul, D Cahyaningrum, P Hikmawati, Novianti Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPRI …, 2012 | 2 | 2012 |
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MENGHENTIKAN PRAKTEK HUKUM LIBERAL N Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 107-130, 2016 | 1 | 2016 |
Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak (The Role of the Constitutional Court on the Fulfilment of Citizens’ Right to Adequate … NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 10 (2), 211-235, 2020 | | 2020 |
Esensi Dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden Dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Dan Anggota BPK NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9 (2), 141-161, 2019 | | 2019 |