September 2000 menjadi sebuah jawaban atas kejenuhan yang dirasakan dunia atas rendahnya pencapaian pembangunan mayoritas negara di dunia. Setelah hampir 12 tahun berjalan semenjak ditetapkan, ternyata konteksnya yang terjadi di Indonesia, pencapaian MDGs di Indonesia masih tergolong rendah. Poin-poin yang tercantum dalam implementasi MDGs hanya dibebankan pada pemerintah saja, padahal keberhasilan sebuah kebijakan akan terlaksana apabila dilaksanakan oleh seluruh elemen negara, terutama pihak mayoritas yaitu masyarakat (Civil Society). Komitmen pelaksanaan yang lemah juga menjadi problem penghambat tercapainya target implementasi MDGs 2015. Oleh karena itu, melalui harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat, dapat memperkecil kemungkinan melemahnya komitmen implementasi pencapaian MDGs, karena antara kedua belah pihak akan terjadi saling kontrol (check and balances) sehingga antusiasme implementasi strategi akan berjalan secara stabil.