Tanggung jawab PPAT terhadap ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat secara elektronik serta upaya penyelesaian terhadap ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat secara elektronik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan terkait peran PPAT dalam melakukan pengecekan sertifikat secara elektronik dalam perjanjian jual beli tanah, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan/statutes approach, dan pendekatan konseptual/conceptual approach, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian hasilnya dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa tanggung jawab PPAT yang terlibat langsung dalam proses pengecekan sertifikat secara elektronik adalah menjamin bahwa data-data baik data yurisdis maupun data fisik pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik sudah sesuai dengan sertifikat aslinya. Upaya yang dapat dilakukan PPAT apabila terdapat ketidaksesuaian data, maka PPAT mengirimkan pemberitahuan melalui sistem layanan informasi terkait agar data-data yang tidak sesuai segera diperbaharui ataupun dengan mendatangi kantor BPN, membawa bukti hasil pengecekan sertifikat elektronik yang sudah di cetak dan sertifikat asli. Kemudian pihak BPN akan memberikan keterangan dengan memperbarui data pada sistem.