Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi memang tidak memberi panduan lengkap apa yang dimaksud sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelusuran secara filosofis apa makna keadilan dalam pemilu. Diperlukan sistem pemilu alternatif yang berkeadilan sebagai jembatan antara sistem proporsional dan sistem mayoritarian (distrik) dengan mengkombinasikan kebaikan masing-masing sistem. Sistem alternatif harus mampu menciptakan partai mayoritas minimal di parlemen untuk mendukung kebijakan presiden, mampu memperbaiki akuntabilitas wakil rakyat dan mengakomodir kelompok yang heterogen. Sistem pemilu campuran dapat dipertimbangkan sebagai jembatan dua sistem antara sistem proporsional dan sistem mayoritarian (distrik) dengan mengkombinasikan kebaikan masingmasing sistem. Sistem ini dianggap mampu membenahi kelemahan utama sistem proporsional secara alamiah yaitu untuk rekayasa penciptaan sistem partai mayoritas minimal di parlemen untuk mendukung kebijakan presiden dan untuk memperbaiki akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituennya. Disisi lain sistem campuran juga menutup kelemahan dari sistem mayoritarian yaitu the winner takes all yaitu dengan tetap menggunakan sistem proporsional untuk mengakomodir kelompok yang heterogen dan minoritas.