Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana optimalisasi penanggulangan Cybercrime di Indonesia melalui penguatan penegakan hukum POLRI. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di mana peneliti melakukan deskripsi terhadap informasi, data, serta fakta yang dihimpun dari studi pustaka seperti hasil penelitian, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini memaparkan bahwasanya Perkembangan teknologi memegang peranan yang sangat kuat dalam memengaruhi perkembangan pelaku kejahatan. Sebelumnya, para penjahat mengimplementasikan cara-cara dengan menggunakan alat yang konvensional, akan tetapi sekarang, kejahatan dapat dilaksanakan menggunakan cara modern melalui internet yang disebut dengan cybercrime. Pemerintah telah membuat regulasi khusus terhadap cyber law yang diwujudkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia sangatlah membutuhkan penguatan hukum siber dalam rangka memperjuangkan ketahanan negara. Keberadaan hukum tersebut selain dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil juga dapat memberikan perlindungan kepada negara dari ancaman kejahatan yang bisa terjadi pada dunia maya. Sebab itulah pemerintah menciptakan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keyakinan dunia internasional mengenai keberadaan peraturan yang secara tegas meregulasi pertahanan siber sebagai usaha bela negara dalam rangka menciptakan keamanan global. Oleh karena itu, diperlukan Kerjasama berbagai pihak khususnya pemerintah, Polri dan masyarakat untuk memerangi kejahatan digital ini.