Reformasi birokrasi bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dimaksudkan antara lain untuk mendorong terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan organisasi seperti itu, setiap instansi pemerintah harus siap untuk memanfaatkan kekayaan pengetahuan yang dimilikinya, termasuk belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lampau. Knowledge management (KM) menjadi suatu pendekatan yang semakin banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya. KM saat ini tidak hanya dikenal dalam perusahaan swasta tetapi juga pada organisasi pemerintah. Salah satu unit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang belum berpartisipasi aktif dalam mengelola aset intelektualnya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP). Penelitian ini mengkaji mengenai KM yang dapat diterapkan di ULP. Upaya untuk menyusun model KM di PBJ dilakukan untuk menstrukturkan pengetahuan-pengetahuan baru yang terbentuk sehingga dapat dikelola dengan baik dan pelaksanaan PBJ sesuai dengan prinsip pengadaan. Dalam penyusunan model KM digunakan model KM berorientasi proses bisnis menurut Strohmaier (2005) dimana proses bisnis ini mempunyai peranan penting dalam proses PBJ.