Kedisiplinan seorang militer merupakan hal yang mutlak tidak dapat dipisahkan dalam tugasnya mempertahankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kedisiplinan seorang militer menunjukkan kepatuhan terhadap tanggung jawabnya dan tidak melanggar aturan disiplin militer. Pada implementasinya penjatuhan hukuman disiplin kepada Prajurit TNI dapat terjadi atas perbuatan pidana istri dan anggota keluarga TNI. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penerapan konsep penjatuhan hukum disiplin militer dan pertanggungjawaban prajurit TNI akibat tindak pidana istri dan anggota keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis data menggunakan analisis normatif, dengan cara menjelaskan seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori, dan prinsip dalam bahan hukum sekunder dan tersier secara sistematisasi. Selain itu, menggunakan metode penafsiran untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan kedisiplinan militer berlaku bagi militer atau orang yang dipersamakan dengan militer atas perbuatannya. Permasalahan istri dan anggota keluarga TNI yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebankan pada TNI sebagai suami. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer belum menjelaskan secara eksplisit terkait pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan hukum disiplin militer bagi prajurit TNI atas perbuatan istri dan anggota keluarganya, serta sebaiknya istri prajurit TNI dapat ditegur dan dibina oleh organisasi istri TNI atau pimpinan TNI melalui suami.
repository.untag-sby.ac.id