Pengadaan tanah untuk kepentingan umum membawa semangat untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Dalam konteks tanah adat, menurut UU No 2 Tahun 2012 tetang Pengadaan Tanah, masyarakat adat merupakan salah satu yang berhak menerima ganti kerugian, meskipun tidak secara spesifik diatur mengenai mekanisme pemberian ganti kerugiannya. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai tanah adat dan masyarakat adat juga masih berada dalam wilayah ‘grey area’, dan secara eksplisit mengatur mengenai status hukum dan posisinya. Tanah adat biasanya diatur dalam Peraturan Daerah, yang disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Dalam prinsip-prinsip internasional mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat adat merupakan salah satu kelompok rentan dan minoritas yang harus mendapatkan porsi khusus dalam pengadaan tanah. Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih jauh tentang eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, yang disusun dalam kerangka praksis berdasarkan peraturan perundangan nasional yang sudah ada, serta perbandingannya dengan prinsip standar internasional yang dipersyaratkan. Prinsip internasional yang diacu sebagai pembanding adalah