Abstrak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ini merupakan produk pemerintah dan menjadi pedoman bagi pejabat yang berwenang memberikan hukuman untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana, tanpa perlu melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. SKB 3 Menteri ini dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hasil analisis terhadap keabsahan SKB 3 Menteri ini dapat disimpulkan bahwa pertama, SKB 3 Menteri ini merupakan peraturan kebijakan sebagai pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian karena ketiadaaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua SKB 3 Menteri itu dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah kecuali jika diberlakukan mundur. Abstract his Joint Decree (SKB) of 3 Ministers is a product of the government and serves as a guideline for officials authorized to issue penalties to issue decisions on honorable or dishonorable dismissal for civil servants who have committed criminal acts, without the need to go through the processes and procedures as stipulated in Articles 23 to with Article 31 PP No. 53 of 2010 concerning PNS Discipline. This SKB 3 Minister was issued in the context of law enforcement, especially related to the imposition of sanctions in the form of dishonorable dismissal as civil servants. The results of an analysis of the validity of the SKB 3 Ministers can be concluded that first, the SKB 3 Ministers is a policy regulation as a guideline for personnel development officials because there are no laws and regulations governing the honorable or dishonorable discharge of civil servants who have committed a crime of office crimes or based on a court decision that has permanent legal force. The two SKB 3 Ministers can be qualified as legal juridical instruments unless they are applied retroactively.