Rancangan Peraturan Desa/Peraturan Desa sebagai produk hukum desa khususnya yang mengatur tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus diawasi. Kewenangan mengawasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Bupati/Walikota. Produk hukum desa ini berpotensi dibatalkan oleh Bupati/Walikota jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Artinya produk hukum desa yang bertentangan tersebut menimbulkan masalah dalam proses pembentukannya yang tidak patuh terhadap asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan dilaksanakan terdiri dari tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan mengundang kepala desa beserta jajarannya, BPD, dan tokohtokoh masyarakat di kantor desa. Kedua, tahap pelaksanaan mempresentasikan tentang implementasi asasasas hukum dalam pembentukan peraturan desa yang baik kepada mereka di kantor desa. Ketiga, tahap pemberian rekomendasi kepada kepala desa beserta jajarannya dan BPD terkait dengan Peraturan Desa yang telah sesuai atau belum dengan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Hasil temuannya Peraturan Desa yang telah dievaluasi dan dianalisis meliputi: Peraturan Desa Simbang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Peraturan Desa Simbang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019, Peraturan Desa Tinambung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan Desa Tangan Baru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Buang Air Besar Disembarangan. Kata kunci: Asas-asas Hukum, Peraturan Desa, Peraturan Perundang-undangan.