Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) untuk merevisi waktu pelaksanaan Pilkada langsung serentak dari 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi Corona Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi akan membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Dengan rendahnya tingkat partisipasi, maka peluang terjadinya manipulasi semakin terbuka. Potensi korupsi dan politik uang juga terbuka. Analisis masa depan pilkada serentak di era pandemi sebagai bahan kajian tulisan ini.