小提示: 只搜索简体中文结果,可在 学术搜索设置. 指定搜索语言

Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

S Bihuku - Lex Administratum, 2018 - ejournal.unsrat.ac.id
pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. … Pasal 24 ayat: (1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama …

Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 …

CA Untu - Lex Et Societatis, 2020 - ejournal.unsrat.ac.id
… dimaksud dalam UndangUndang ini. Pasal 6. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud dalam … sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi …

Tugas Dan Wewenang Ombudsman Dalam Memberantas Dan Mencegah Maladministrasi

M Kaligis - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
… yuridis normative, disimpulkan: 1. Tugas Ombudsman dalam … Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun … sektoral dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan …

… Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

IS Kirihio - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahanDaerah (DPRD) berdasarkan pada
rencana yang dilengkapi … dalam menjalankan pemerintahan oleh UndangUndang, hal ini …

Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

REJ Tuwaidan - Lex Privatum, 2018 - ejournal.unsrat.ac.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pasal 1 angka 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka …

Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

MAP Wajong - Lex AdministratuM, 2020 - ejournal.unsrat.ac.id
pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk
1 … lingkungan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Untuk mencari pejabat …

Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

RF Lofus - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
… , yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1.
Hak pejabat … Dari urgensi pemerintahan daerah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa …

Penataan Daerah Dalam Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

A Singal - Lex Administratum, 2015 - ejournal.unsrat.ac.id
… khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
merupakan perubahan … Pasal 1 angka 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan …

… Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

JD Montolalu - Lex Administratum, 2021 - ejournal.unsrat.ac.id
1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola
sampah dilakukan oleh pemerintah daerah… yang tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini …

Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

ABT Pontororing - Lex Administratum, 2018 - ejournal.unsrat.ac.id
pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional … secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan. d… penting dari negara hukum Indonesia sebagai berikut: 1. …