Paper ini membahas tentang state of the art penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia yang meliputi jenis sengketa, indikasi potensi sengketa, dan perbandingan peraturan penyelesaian sengketa jasa konstruksi. Metode yang digunakan adalah mix method yang terdiri dari expert judgment, studi literatur dengan memperbandingkan riwayat penyelesaian perselisihan kontrak konstruksi mengacu kepada UU No. 02/2017, Perpres No. 16, UU No. 30/1999, dan PP No. 22/2020, dan Dispute Resolution Management Matrix (DRM-Matrix). Hasil analisis menunjukkan bahwa dua hal pokok penyelesaian sengketa yaitu pilihan penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi). Penyempurnaan diberlakukan dalam PP No. 22 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang tahapan penyelesaian sengketa yang menyangkut mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, juga terkait dengan penunjukkan dewan sengketa.