The Urgency of Regulations Revision Related to Filing Bankruptcy and Postponing Debt Payment Obligations Amid the COVID-19 Pandemic

CS Nuriskia, AY Novaliansyah - Lex Scientia Law Review, 2021 - journal.unnes.ac.id
The purpose of this research is to analyze the requirements of bankruptcy regulations and
postponement of debt payment obligations on the increase in bankruptcy filings and delays …

Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik

A Kamilah - Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2021 - jurnal.unsur.ac.id
Covid-19 pandemic situation has had a major impact on the sustainability of the community's
businesses, thus hampering them in fulfilling their responsibilities in paying their debt …

[PDF][PDF] Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit

KGSS Yatna, NP Purwanti - 2020 - pdfs.semanticscholar.org
The bankruptcy law applicable in Indonesia is a product of the Dutch inheritance law.
Progress has made old legal products no longer able to accommodate the legal needs of …

Preventing Debtor Bankruptcy during the Covid-19 Pandemic: Benefits of Suspension of Debt Payment Obligations & Insolvency Test?

K Tan - Journal of Judicial Review, 2022 - journal.uib.ac.id
The Covid-19 caused a decline in the Indonesian economy, thus increasing bankruptcy
cases in Indonesia. The number of bankrupt companies during the Covid-19 pandemic will …

Perlindungan Hukum Bagi Direksi Yang Mengalami Pailit Pada Perseroan Terbatas Melalui Keputusan Circular Resolution

Y Naufal - Jurnal Darma Agung, 2024 - jurnal.darmaagung.ac.id
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Perseroan Terbatas (PT) sudut
pandang yang paling penting untuk pengambilan pilihan yang relevan. Kepailitan suatu …

Kepastian Hukum atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan

MFF Ramadhani, K Hurruzia, N Suryanti… - Jurnal Tana …, 2023 - ojs.staialfurqan.ac.id
Abstract yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih, sesuai dengan
Pasal 42 huruf b Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran …

Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

MA Thiasari - 2023 - dspace.uii.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana terkait
persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga dan …

Perlindungan Hukum Debitur Dalam Keadaan Kepailitan Pada Perikatan Utang Piutang

K Fitriadi - Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2022 - bajangjournal.com
Penelitian ini penulis guna mengkaji untuk mengetahui Hubungan antara orang yang satu
dengan orang yang lain itu sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik …

Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren di Indonesia

R Sari - BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2023 - journal.mediapublikasi.id
A study of normative legal literature on bankruptcy law in Indonesia has been carried out as
stated in Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 explaining that bankruptcy …

REHABILITASI DAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT

AN Ningtyas, AP PS, I Dwisvimiar - ADIL: Jurnal Hukum, 2024 - academicjournal.yarsi.ac.id
Rehabilitasi perusahaan setelah adanya putusan pailit masih menghadapi tantangan
normatif dengan adanya tumpang tindih aturan yang mengatur mengenai proses setelah …