Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya

B Dewansyah - Hasanuddin Law Review, 2015 - pasca.unhas.ac.id
Penggantian undang-undang keimigrasian dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 ke
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mencerminkan adanya perkembangan politik hukum …

Asylum Seekers in a Non-Immigrant State and the Absence of Regional Asylum Seekers Mechanism: A Case Study of Rohingya Asylum Seekers in Aceh-Indonesia …

B Dewansyah, W Dramanda, I Mulyana - Indon. L. Rev., 2017 - HeinOnline
The problem of asylum seekers has become a global humanitarian issue. Demands
regarding the handling mechanisms based on the values of human rights is getting stronger …

Aspek Proporsionalitas Pembatasan Kebebasan Berserikat Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xvi/2018 …

B Dewansyah - Hukum, Hak Asasi dan Demokrasi (Law, Human …, 2019 - papers.ssrn.com
Indonesian abstract: Tulisan ini bermaksud untuk mengkontekstualisasikan pemikiran Prof.
Rukmana Amanwinata mengenai kebebasan berserikat perkara yang cukup kontroversial …

Problem Implementasi Hak Konstitusional atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya (Implementation Issues of the Constitutional Right to Asylum: Reluctance and …

B Dewansyah, R Nafisah - Jurnal Majelis, Edisi, 2018 - papers.ssrn.com
Abstract Indonesian Abstract: Hak konstitusional atas suaka yang dijamin UUD 1945 tidak
dapat terlaksana di dalam praktik saat ini. Pilihan sikap sebagai negara transit menunjukkan …

[PDF][PDF] HALREV

K Indonesia, M Sebagian, M Selebihnya - academia.edu
The replacement of the immigration law, from Law No. 9 of 1992 to Law No. 6 of 2011
relected the development of immigration legal policy. As a branch of administrative law that …