Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi
LW Eddyono - Jurnal Konstitusi, 2010 - jurnalkonstitusi.mkri.id
This article is about settlement disputes of authorities of state institutions by the
Constitutional Court of Indonesia. Pursuant to Article 24C Paragraph (1) of the 1945 …
Constitutional Court of Indonesia. Pursuant to Article 24C Paragraph (1) of the 1945 …
[图书][B] SENGEKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
DRIGDEP ASTAWA, MH SH, SH FIRDAUS ARIFIN - 2021 - repository.unpas.ac.id
Sejarah ketatanegaraan mencatat bahwa sebelum adanya perubahan atas UUD 1945,
belum ada lembaga maupun mekanisme yang dipergunakan untuk menyelesaikan …
belum ada lembaga maupun mekanisme yang dipergunakan untuk menyelesaikan …
Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut)
D Sucipto - Jurnal Yustisiabel, 2019 - lonsuit.unismuhluwuk.ac.id
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan
partisipasi pemilih dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi …
partisipasi pemilih dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi …
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis
EF Silalahi - 2021 - digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Elisabeth Felita Silalahi. 2021. E0017151. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM …
KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM …
[图书][B] HUKUM PEMILU DAN PERAN KEJAKSAAN RI DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
DW Widiyanti, D Riadi - 2023 - books.google.com
Pemilihan Umum merupakan sarana tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prasyarat
utama bagi sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu pemahaman tentang norma-norma …
utama bagi sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu pemahaman tentang norma-norma …
Pilkada Tanpa Kontestasi
Z Helen - 2021 - repository.penerbitwidina.com
Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong adalah pilkada tanpa kontestasi. Padahal,
momentum ini disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kata “pemilihan” …
momentum ini disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kata “pemilihan” …
The President's Authority in the Organization of Political Campaign for General Elections May Lead to Presidential Bias
E Oktarina, S Mufakkar - Nurani: jurnal kajian syari'ah dan …, 2024 - jurnal.radenfatah.ac.id
The issue of whether the president is allowed to campaign is not a new one, as stipulated in
Article 299 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which states that the …
Article 299 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which states that the …
Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
E Endri - Jurnal Selat, 2014 - ojs.umrah.ac.id
Human rights are basic rights that should be granted to everyone, because it is the nature of
the by God to man. In Indonesia, the protection of human rights spread in product legislation …
the by God to man. In Indonesia, the protection of human rights spread in product legislation …
Problematika Norma Landasan Partai Politik Indonesia
EH Abra - Jurnal Selat, 2021 - ojs.umrah.ac.id
The interpretation of political parties in the political party law can be used as the heart of the
political party law. Unfortunately, the problem of norms related to the basis of political parties …
political party law. Unfortunately, the problem of norms related to the basis of political parties …
Kontra Produktif Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
A Andri - 2023 - repository.iainpare.ac.id
Ambang batas (Presidential Threshold) adalah syarat minimal perolehan kursi di DPR atau
persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar …
persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar …