Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja …
IS Kirihio - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan wewenang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat …
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat …
Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
REJ Tuwaidan - Lex Privatum, 2018 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan
notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang …
notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang …
Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
RF Lofus - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui bagaimanakah hak pejabat pemerintahan
untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan dan …
untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan dan …
Peran Serta Masyarakat Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
LPA Lengkong, HS Muaja, NPLPA Lengkong… - Lex Et …, 2022 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban
penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan …
penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan …
Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
S Lumalente - Lex Privatum, 2017 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hapusnya hak
milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan …
milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan …
AKIBAT HUKUM ADANYA DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
S Wuwungan - LEX ADMINISTRATUM, 2020 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum adanya
diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana penyelenggaraan …
diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana penyelenggaraan …
Kewajiban Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
F Patombongi - Lex et Societatis, 2016 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban
penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan …
penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan …
Ganti Rugi Oleh Notaris Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Perubahan Akta
S Pawiro - LEX PRIVATUM, 2018 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum, berkaitan dengan perubahan akta, sehingga …
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum, berkaitan dengan perubahan akta, sehingga …
Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
JKR Rantung - Lex Crimen, 2017 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan-
ketentuan hukum mengatur mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis …
ketentuan hukum mengatur mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis …
HAK GUGAT ATAS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG …
L Woran - LEX ET SOCIETATIS, 2021 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak gugat pemerintah
dan pemerintah daerah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan …
dan pemerintah daerah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan …