[PDF][PDF] Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan
RBS Sapii, FRM Abidin… - Jurnal Surya Kencana …, 2024 - researchgate.net
Melalui pemberlakuan PP 25/2024 badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan akan
mendapatkan penawaran prioritas WIUPK. Pengaturan tersebut bertentangan dengan …
mendapatkan penawaran prioritas WIUPK. Pengaturan tersebut bertentangan dengan …
Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia
PW Salim, TH Sitabuana - Jurnal USM Law Review, 2024 - iprosiding.usm.ac.id
The purpose of this study is to analyze and find out the application of the parliamentary
threshold in Law No. 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU …
threshold in Law No. 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU …
Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia
A Leduq, BHC Handoyo - JURNAL USM LAW REVIEW, 2024 - journals.usm.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk membangun kehidupan politik dan hukum yang sehat dan
demokratisasi yang berdasarkan pada unsur dan sumber kebenaran dari nilai-nilai …
demokratisasi yang berdasarkan pada unsur dan sumber kebenaran dari nilai-nilai …
REVISITING JUVENILE JUSTICE: A RESTORATIVE APPROACH TO HOMICIDE ACCOUNTABILITY IN INDONESIA
Criminal penalties can be imposed for infractions, including those committed by minors.
However, the purpose of sanctions extends beyond punishment; they also aim to promote …
However, the purpose of sanctions extends beyond punishment; they also aim to promote …
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN AKUN PALSU
A Ariyadi, MNF Al Arif, D Herli - Journal of Innovation Research …, 2024 - bajangjournal.com
Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa fenomena ujaran kebencian di media
sosial telah melanda di berbagai negara, hal ini pun tak luput di Indonesia yang dalam …
sosial telah melanda di berbagai negara, hal ini pun tak luput di Indonesia yang dalam …
[HTML][HTML] Tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak perspektif asas Fikih Jinayah dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch
MH Suryanto - 2024 - etheses.uin-malang.ac.id
Perzinaan anak menjadi problematika yang belum selesai di Indonesia. Hal ini dibuktikan
dengan tingkat dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang masih tinggi dan …
dengan tingkat dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang masih tinggi dan …
[HTML][HTML] Ratio Decidendi Hakim dalam permohonan Poligami dengan alasan perselingkuhan perspektif tujuan Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 2982 …
MR Azzizuddin - 2024 - etheses.uin-malang.ac.id
ABSTRAK Perkara pada Putusan 2982/Pdt. G/2023/PA. BL Hakim menetapkan bahwa
alasan perselingkuhan dapat dijadikan dasar poligami. Dalam Undang-Undang, sejatinya …
alasan perselingkuhan dapat dijadikan dasar poligami. Dalam Undang-Undang, sejatinya …
Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan
NR Muhlas, A Amirullah - Prosiding Seminar Nasional …, 2024 - proceedings.ums.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua isu hukum utama yaitu pengaturan penawaran
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus …
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus …
[PDF][PDF] PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
HG RADBRUCH - repository.uinsaizu.ac.id
Dengan mengucap rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, atas karunianya yang
memberikan rasa bahagia, haru dan bangga karena dengan rahmat dari Allah, penulis …
memberikan rasa bahagia, haru dan bangga karena dengan rahmat dari Allah, penulis …
[HTML][HTML] ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR …
EMS NIM - Jurnal Fatwa Hukum - jurnal.untan.ac.id