Penerapan reflexive law dalam upaya menjamin keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan
A Azkia - Lex Renaissance, 2021 - journal.uii.ac.id
Abstrak Transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung bukan saja menjadi kebutuhan
publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi …
publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi …
[PDF][PDF] URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI …
YN ANWAR - 2022 - repository.nusaputra.ac.id
Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era
keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang …
keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang …
[PDF][PDF] No. Nama Jabatan Tanda Tangan
B ACARA - jdih.dprd-indramayukab.go.id
Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun …
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun …
[PDF][PDF] IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFOMRATION DISCLOSURE ACT (PIDA) IN BANTEN PROVINCE: WHO GETS WHAT, WHEN, AND HOW
Abstract Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Act (PIDA) has been
effectively implemented in Indonesia since 2010. This law guarantees right of citizens to …
effectively implemented in Indonesia since 2010. This law guarantees right of citizens to …
[引用][C] Keterbukaan informasi publik data pertanahan
N Rahmanto - Widya Bhumi, 2021