The electronic government policy-based green constitution towards good governance

N Firmandayu, KE Elfaki - Journal of Sustainable …, 2023 - journal.contrariusactus.com
In fact, e-government policy in Indonesia has not yet finished discussing regulations and
implementations in government institutions. E-government policies are still regulated at the …

Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer

I Tohari, K Hazyimara - … Journal of Law …, 2023 - jurnal.peradabanpublishing.com
This research aims to investigate the inheritance status of interfaith marriages in Indonesia's
multicultural basis according to classical and contemporary jurisprudence. The method used …

[HTML][HTML] Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan: Studi di Pengadilan Agama Malang

MA Alfayara - 2024 - etheses.uin-malang.ac.id
ABSTRAK Kajian terhadap kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan
perkara kewarisan amat penting sebab KHI adalah satu-satunya regulasi waris Islam di …

Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Mahar Bitcoin

NA Hilda, MJ Febriana… - JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu …, 2023 - jiip.stkipyapisdompu.ac.id
Hubungan perkawinan di antara pasangan suami istri dapat ditopang dengan sebuah
perjanjian, yakni perjanjian perkawinan yang mana isinya ditentukan oleh pembuat yang …

Principles of Indonesian Constitutional Law in Pancasila Democracy

A Suganda, GL Suganda - International Journal of Religion …, 2024 - repo.jayabaya.ac.id
Pancasila Democracy has consistently been a central topic in the discourse of Indonesian
constitutional law. There appears to be a gap in understanding both doctrinally and in legal …

Telaah Kritis Alasan di Balik Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

F Hamdani, A Fauzia, MR Fiqri… - MULTIPLE: Journal of …, 2024 - journal.institercom-edu.org
Abstract Terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional menuai pro kontra, sebab dinilai tidak relevan …

[PDF][PDF] INKONSISTENSI REGULASI SANKSI BAGI PELAKU NIKAH TIDAK TERCATAT

SNURRI JUNAEDI - 2024 - digilib.uinkhas.ac.id
3. Kepada diriku sendiri, Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi, yang telah berjuang sebaik
mungkin untuk tetap menjalani hidup dan melewati pahit-manis masa perkuliahan di tempat …

KEPESERTAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKAN …

K SUKMA - 2023 - digilib.unila.ac.id
Kesehatan merupakan salah satu faktor determinan dalam mencapai kesejahteraan suatu
negara, kesehatan juga merupakan hak konstitusional dimana negara tanggungjawab …

[HTML][HTML] Ketentuan Poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif keadilan perempuan dalam Islam Asghar Ali Engineer: Studi perbandingan undang-undang nomor …

APT Stiani - 2024 - etheses.uin-malang.ac.id
Indonesia dan Malaysia merupakan negara dengan populasi penduduk mayoritas
beragama muslim, sehingga banyak produk hukum yang diadopsi dari hukum Islam. Salah …

The Urgency of Reactivation of the Outline of the State Policy (GBHN)

J Saibih - 3rd International Conference on Law, Governance, and …, 2023 - atlantis-press.com
Abstract The Outline of the State Policy (GBHN) as the main guideline for the state policy is a
form of regulation related to its implementation in the context of realizing a comprehensive …