Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa

SH Lekipiouw, AD Bakarbessy - Jurnal Pembangunan Hukum …, 2023 - ejournal2.undip.ac.id
Abstract Regulasi Desa di Indonesia telah menggeneralisir saniri negeri menjadi sama
dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal konstruksi Saniri Negeri berbeda …

Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency

S Suhartono, A Mahyani, W Afifah… - … Conference on Law …, 2020 - atlantis-press.com
Village recognition is needed for the village in an effort to the establishment of unity of the
law that has authority and is autonomous. With the recognition of the village, the existence of …

Simultaneous Election of Head of Custom Village

AD Bakarbessy - Sasi, 2022 - fhukum.unpatti.ac.id
Simultaneous Election of Head of Custom Village Page 1 SASI Volume 28 Issue 2 June, 2022:
p. 279 - 292 P-ISSN: 1693-0061, E-ISSN: 2614-2961 : 10.47268/sasi.v28i2.901 Lisensi Creative …

Legal Instrumentalism to Law Number 6 Year 2014 on Villages in Welfare State Paradigm

DEJ Prasetya, I Isharyanto - Jurnal Dinamika …, 2017 - dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
This work deliberates legal instrumentalism to gain nonlegal interest. It is commonly known
that besides normative framework, a law also integrates nonlegal issues and other interests …

[PDF][PDF] IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA ARENAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAMBANG PASIR MENURUT UNDANG …

W HIDAYATI - repository.uinsaizu.ac.id
ABSTRAK WAHYU HIDAYATI NIM. 2017303077 Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto Perselisihan …

Politik Hukum Hubungan Kewenangan Antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

DEJ Prasetya - 2017 - digilib.uns.ac.id
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya
guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu …