Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power

E Yudhistira - Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 - 103.133.36.88
President term limitation is an effort to prevent a President who takes control of the nation for
a long time because the President will make it possible to abuse power. Presidential term …

Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

FL Hapsoro, I Ismail, MH Rofiqi - IBLAM LAW REVIEW, 2024 - ejurnal.iblam.ac.id
Abstract Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menimbulkan dampak
ketatanegaraan yang sangat mendasar bagi lembaga-lembaga negara di Indonesia …

Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum

MS Buana - Undang: Jurnal Hukum, 2023 - ujh.unja.ac.id
This article analyses the controlling function of external institution toward government
cabinet, under the light of checks and balances principles. This article believes that a …

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga Pembentuknya

MH Pratama, A Abdurahman… - Asy-Syir'ah: Jurnal …, 2020 - asy-syirah.uin-suka.com
Law No. 15 of 2019 provides an opportunity for a continuous process-which means an inter-
period-in legislation making. Even though on the one hand it seems to solve the problem …

[PDF][PDF] MENGGAGAS TANGGAPAN OPOSISI TERHADAP PIDATO LAPORAN KINERJA PRESIDEN DALAM SIDANG TAHUNAN MPR RI

MY Adhihernawan, I Perwira, JIB Nomor - JURNAL MAJELIS - researchgate.net
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensiil tidak
mengenal pertanggungjawaban Presiden secara politis kepada Parlemen, melainkan …

[PDF][PDF] Academic Constitutional Drafting

UU Dasar - researchgate.net
ABSTRAK Gagasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem …

[PDF][PDF] NAGARI LAW REVIEW

PKN Di Indonesia, D Belanda - 2021 - core.ac.uk
Berdasarkan genus pengkriminalisasiannya, tindak pidana pencucian uang merupakan
sebuah follow up crime. Konsekuensi dari statusnya sebagai follow up crime, menyebabkan …

[引用][C] Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif

A Wijaya - Al Ahkam, 2019

[引用][C] Limitations on the Office of the President in Indonesia from a Legal Theory Perspective

A Asmariah - Jurnal Primagraha, 2021