Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah
UM Hutasuhut, Z Zuhraini… - As-Siyasi: Journal of …, 2022 - ejournal.radenintan.ac.id
Abstrak Pemerintah daerah kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dengan …
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dengan …
Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo
NM Nggilu - Lambung Mangkurat Law Journal, 2020 - lamlaj.ulm.ac.id
Abstract Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sejakdibentuk
tahun 2000, politik hukumnya masih bercita rasa pemidanaan, hal itu tercermin dari adanya …
tahun 2000, politik hukumnya masih bercita rasa pemidanaan, hal itu tercermin dari adanya …
[PDF][PDF] Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah
DA Wicaksono, F Rahman - Jurnal Negara Hukum, 2020 - academia.edu
Lampiran UU Pemda 2014 telah membagi secara detail urusan pemerintahan konkuren
antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan urusan …
antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan urusan …
Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia
MR Huzaeni, N Firdausiah - Rechtenstudent, 2022 - rechtenstudent.uinkhas.ac.id
Abstract Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan …
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan …
[PDF][PDF] Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah
N Arifuddin - Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 - pdfs.semanticscholar.org
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak inisiatif Anggota DPRD dan
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada …
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada …
Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
ENAM Sihombing, S Widati, C Hadita - Jurnal Ilmiah Penegakan …, 2020 - ojs.uma.ac.id
Metode terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi sorotan
publik belakangan ini yaitu metode Omnibus Law yang tentunya tidak hanya dapat …
publik belakangan ini yaitu metode Omnibus Law yang tentunya tidak hanya dapat …
Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
A Yudanti, W Setiadi - Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan …, 2022 - ejournal.uinsaizu.ac.id
In the context of development, laws and regulations are also a means to support the
realization of development goals. The focus of this research is what makes regulations in …
realization of development goals. The focus of this research is what makes regulations in …
Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah
A Nurdin - Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 - jurnal.fh.umi.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak inisiatif Anggota DPRD dan
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada …
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada …
Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang …
MA Budiman - Khatulistiwa Law Review, 2021 - e-journal.iainptk.ac.id
Lahirnya otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari berdirinya negara hukum
demokratis yang berupaya agar kekuasaan tidak berada pada posisi sentral. Pemerintah …
demokratis yang berupaya agar kekuasaan tidak berada pada posisi sentral. Pemerintah …
Studi Peraturan Daerah Bidang Hubungan Industrial Yang Bermanfaat Bagi Perlindungan Buruh/Pekerja Di Kabupaten Sragen Dan Kota Pekalongan
A Yuliastuti, E Syarif - Jurnal Ketenagakerjaan, 2022 - neliti.com
Dalam bidang hubungan industrial ada hal-hal yang belum diatur secara jelas oleh
peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan ada juga hal-hal …
peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan ada juga hal-hal …