Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Paradigma Hakim Dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024
A Sumodiningrat - … Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam …, 2024 - journal.uii.ac.id
Abstrak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PHPU) merupakan
penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenang yang diatur dalam …
penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenang yang diatur dalam …
Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Proses Persidangan di Bawaslu
L Suryani, MFF Rasyid, M Nasir, S Suprapto… - Amsir Law …, 2024 - journalstih.amsir.ac.id
The lack of specific regulations regarding the protection of whistleblowers in Law Number 10
of 2016 and Law Number 7 of 2017, apparently intersects with the issue of mechanisms and …
of 2016 and Law Number 7 of 2017, apparently intersects with the issue of mechanisms and …
Reconstruction of Structured, Systematic and Massive Election Administration Violations In The Framework of The Judicial System
KF Kurnia, M Rusjana… - Jurnal Hukum …, 2024 - ejurnalmalahayati.ac.id
In the implementation of the General Election in Indonesia, there are several legal
instruments that regulate the types of violations of the Election law. This type of violation …
instruments that regulate the types of violations of the Election law. This type of violation …
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 (Studi …
Y NOMENTARI - 2022 - digilib.unila.ac.id
ABSTRAK KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 (Studi Kasus …
DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 (Studi Kasus …