Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

WM Gerungan - Lex et Societatis, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan
penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang …

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja …

IS Kirihio - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan wewenang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat …

[PDF][PDF] Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia

PW Widiartana - Jurnal Hukum & Pembangunan, 2021 - scholarhub.ui.ac.id
Abstrak Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia
memiliki beberapa kawasan perbatasan yang terbentang dari sabang sampai Merauke …

Penerapan Sanksi Administratif Kepada Pengelola Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang …

JD Montolalu - Lex Administratum, 2021 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan
hukum mengenai perizinan dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah dan …

Kinerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

G Tefa, FP Thaal - … Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan …, 2019 - ejournal.ipdn.ac.id
Pengelolaan perbatasan negara merupakan aspek yang penting dalam menjaga keutuhan
dan kedaulatan suatu negara. Dimulainya program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada …

Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia

D Tjoanto - Lex Crimen, 2014 - neliti.com
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak
pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana sanksi …

Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran

YP Sugeha - Lex Et Societatis, 2014 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan dan bagaimana …

Legal Culture in Border Areas (Study in Ketungau Hulu and Ketungau Tengah Subdistricts, Sintang District, West Kalimantan Province)

R Hoffman, B Ginting, MN Kamarullah… - … 2021: Proceedings of …, 2021 - books.google.com
The statutory regulation governing the border areas of Indonesia is Law Number 43 of 2008
concerning State Territory (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 177 …

Implementation of Sanctions of Imprisonment in Lieu of a Fine in Illegal Fishing Cases in Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEEI)

M Marimin - Proceeding International Conference …, 2022 - proceedings.ums.ac.id
Positive law has emphasized that illegal fishing in ZEEI can only be subject to a fine without
being followed by imprisonment in lieu of a fine, but until now there are still practices that …

Pelanggaran di Wilayah ALKI yang Dilakukan oleh Kapal Asing

VV Hattu - Syntax, 2021 - jurnal.syntax-idea.co.id
Kapal asing yang akan melintasi wilayah kepulauan Indonesia dapat menggunakan haknya
umtuk melewati wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), namun kapal asing tersebut …