Penerapan jalan berbayar di provinsi DKI Jakarta yang dianggap merugikan masyarakat
TD Usmany, R Dirkareshza - Jurnal Interpretasi Hukum, 2023 - ejournal.warmadewa.ac.id
Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan kemacetan lalu lintas yang serius sebagai
akibat dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Upaya pemerintah dalam …
akibat dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Upaya pemerintah dalam …
Analisis Opini Masyarakat Terhadap Pemberlakuan ERP Di Jalan Ibu Kota Jakarta
Kepadatan penduduk yang tinggi di Jakarta, meningkatkan mobilitas dan aktivitas
masyarakat sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti perumahan, sampah …
masyarakat sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti perumahan, sampah …
FORMULASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC ROAD PRICING (ERP) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TS Hamzah, T Kurniawan - Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 2024 - ejournal.ipdn.ac.id
Pertumbuhan pesat dari kepemilikan dan lalu lintas kendaraan pribadi mendorong
pemerintah untuk menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) dalam …
pemerintah untuk menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) dalam …
Analisis sentimen pada media sosial twitter terhadap penerapan sistem jalan berbayar (electronic road pricing) di jakarta menggunakan algoritma naïve bayes dan …
F Rahmawati - repository.uinjkt.ac.id
Penerapan sistem jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) di Jakarta yang akan
diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengendalikan kepadatan …
diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengendalikan kepadatan …
[引用][C] HUBUNGAN TARIF ELECTRONIC ROAD PRICING DENGAN KINERJA JALAN
KP Pangestu - JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 2023