Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka

S Akhmaddhian - Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020 - journal.uniku.ac.id
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur
pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam bersingungan dengan …

Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

D Rahmat, G Adhyaksa… - Empowerment: Jurnal …, 2021 - journal.uniku.ac.id
Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan
yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum …

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa: Kata Kunci: Aset Desa, BPD, Dana Desa, dan Pengawasan

ME Putra, ANS Hapsari - Jurnal Akuntansi, 2020 - 114.7.153.31
This study aims to describe the role of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in village
assets management in Purworejo village, Purworejo Klampok sub-district, Banjarnegara …

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

R Apriani, A Sakban - CIVICUS: Pendidikan-Penelitian …, 2018 - journal.ummat.ac.id
Abstract Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid
dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan …

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia

S Akhmaddhian, E Yuhandra… - Empowerment: Jurnal …, 2018 - journal.uniku.ac.id
Abstrak Pengabdian Ipteks bagi Masyarakat (IbM) yang berjudul Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat Desa Windujanten Kabupaten Kuningan dirancang oleh kami tim …

Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten …

T Tarsim, E Yuhandra - UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2018 - journal.uniku.ac.id
Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan
masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat …

Optimizing the Functions of the Village Consultative Body in the Realization of Democracy in Motabang Village:(Study of Bolaang Mongondow Regency Regional …

FM Djenaan, NM Kasim, TZ Sarson - Reformasi Hukum, 2024 - ojs.uid.ac.id
This research examines how local regulations regulate the functions of the Village
Consultative Body (BPD) and whether these rules have been implemented properly. The …

Akomodasi Kearifan Lokal Pada Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas

F Erlina - Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (Mida), 2023 - e-journal.unwiku.ac.id
The purpose of this study is to determine whether changes in the position, rights and
authority of villages, after the issuance of Village Law number 6 of 2021, have a positive …

Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES)

M Mashendra, L Gurusi, E Satria, H Hayun… - Journal Of Human And …, 2024 - jahe.or.id
Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat
pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan …

Pelatihan Penyusunan Legislasi Gampong Di Gampong Ulee Blang Manee, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe: Pelatihan Penyusunan Legislasi …

F Aruni, T Sofianus - KAJIAN ADMINISTRTASI NEGARA …, 2023 - journal.stianasional.ac.id
Gampong officials have the authority to formulate a public policy, especially related to
Gampong legislation according to the needs and demands of the situational community that …