Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi
N Asyikin - Jurnal Wawasan Yuridika, 2020 - ejournal.sthb.ac.id
Hukum administrasi negara menjadi kebutuhan untuk menjamin hak warga negara. Tujuan
penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap pejabat publik dari perspektif hukum …
penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap pejabat publik dari perspektif hukum …
Perkembangan dan urgensi instrumen hukum administrasi pasca penetapan undang-undang nomor 2 tahun 2020 pada masa pandemi covid-19
ASRS Rakia - SIGn Jurnal Hukum, 2021 - jurnal.penerbitsign.com
Penyebaran Covid-19 diprediksi akan membentuk regulasi-regulasi dengan ragam jenis
dan hierarki, berpotensi memundurkan semangat penyederhanaan regulasi. Disamping itu …
dan hierarki, berpotensi memundurkan semangat penyederhanaan regulasi. Disamping itu …
Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara
Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita
sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan …
sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan …
Pemeriksaan Ahli Kominfo Dan Ahli Akademisi Dalam Perkara Pembuktian Tindak Pidana ITE
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan saksi ahli dari Kominfo dan akademisi
dalam pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan diakui sebagai …
dalam pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan diakui sebagai …
A Legal Review of Sailing Approval Letter: Systems and Procedures
A Abbas, S Nawi, H Baharuddin, I Abas - Jambura Law Review, 2021 - ejurnal.ung.ac.id
Every ship that is going to sail is required to have a sailing approval letter issued by the
harbormaster as an effort to control the security and safety of shipping. This research is a …
harbormaster as an effort to control the security and safety of shipping. This research is a …
Maqashid Syariah as a Basis for Establishing Decree in Indonesia
In the governance of a country, the government plays a vital role in establishing regulations
and policies. These decisions are made by state administrative officials in accordance with …
and policies. These decisions are made by state administrative officials in accordance with …
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
N Nidatunnisa, Y Kornelis… - Causa: Jurnal Hukum …, 2024 - ejournal.warunayama.org
Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam putusan yang diberikan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah …
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah …
Penerapan Asas Keterbukaan Informasi Publik pada Institusi Tentara Nasional Indonesia dikaitkan dengan Data Kerahasiaan Negara
DS Saputro, B Satriya - MLJ Merdeka Law Journal, 2023 - jurnal.unmer.ac.id
This article examines and analyzes the application of the principle of openness in the
Indonesian National Army institution while maintaining state secrets and the obstacles …
Indonesian National Army institution while maintaining state secrets and the obstacles …
Employment Contracts in the Transformation of Employment Law: Analysis of the Shift of Employment Contracts Through Public Law
RN Ilham, ARY Pratama - AURELIA: Jurnal Penelitian dan …, 2024 - rayyanjurnal.com
This research analyzes the transformation of employment contract law in Indonesia, focusing
on the shift from the private dimension to integration with public law. The research methods …
on the shift from the private dimension to integration with public law. The research methods …
Discretion of Covid 19 Prevention in the Perspective of State Administrative Law
Strategic steps in handling the Covid 19 pandemic have been made by the Regional
government to accelerate the handling of Covid-19. This study aims to look at the position of …
government to accelerate the handling of Covid-19. This study aims to look at the position of …