Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan...

[PDF] umsu.ac.id

Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village

H Hariyanto - De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 - jurnal.umsu.ac.id
The state policy in the form of providing village funds will have an impact on the pattern of
relations and relations between the village government and the village community, as well …
被引用次数：31 相关文章 所有 3 个版本
[PDF] uinsaizu.ac.id

[PDF][PDF] Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia

M Azizah - Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2021 - ejournal.uinsaizu.ac.id
Artikel ini bertujuan mengetahui peran negara dalam menjamin dan melindungi konsumen
muslim di Indonesia untuk mendapatkan produk halal. Artikel ini merupakan penelitian …
被引用次数：29 相关文章 所有 4 个版本
[PDF] bhl-jurnal.or.id

Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

SG Ruhiyat, I Imamulhadi, Y Adharani - Bina Hukum Lingkungan, 2022 - bhl-jurnal.or.id
Abstract Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang …
被引用次数：16 相关文章 所有 5 个版本
[PDF] uinsgd.ac.id

Eksistensi kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diterbitkannya undang-undang cipta kerja

A Fatanen - Khazanah Hukum, 2021 - journal.uinsgd.ac.id
Abstract Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait
menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam …
被引用次数：22 相关文章 所有 2 个版本

The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective

J Nashrullah, GO Lohalo - Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum …, 2022 - ejournal.uinsaizu.ac.id
The presence of four new autonomous regions (DOB) in Papua completes the number of
provinces in Indonesia to 38. This study examines the formation of the new autonomous …
被引用次数：8 相关文章 所有 3 个版本
[PDF] uinsaizu.ac.id

Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia

MN Rohman, D Rismana - Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum …, 2021 - ejournal.uinsaizu.ac.id
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pemangkasan struktur birokrasi
di Indonesia serta dampak yang terjadi sebagai akibat dari pemangkasan struktur birokrasi …
被引用次数：14 相关文章 所有 6 个版本
[PDF] iainmadura.ac.id

The Communal Democracy of Yogyakarta Special Region's Government on the Islamic Law Eclecticism Perspective

H Fudin, M Fauzan, K Pamuji… - AL-IHKAM: Jurnal …, 2023 - ejournal.iainmadura.ac.id
Abstract Law Number 13 of the Year 2012 on Yogyakarta Special Region's privileges
containing a legal affirmative democracy system leads to the weakening of democracy and …
被引用次数：6 相关文章
[PDF] insuriponorogo.ac.id

Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ST Lestari, HD Hutagaol - AL-MANHAJ: Jurnal …, 2023 - ejournal.insuriponorogo.ac.id
The administration of regional government is part of the administration of the NKRI
government which mutually forms authority and financial relations between them. The …
被引用次数：4 相关文章 所有 3 个版本
[PDF] uinsaizu.ac.id

[PDF][PDF] Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal

S Sirajuddin, F Ramadhan… - Volksgeist: Jurnal Ilmu …, 2021 - ejournal.uinsaizu.ac.id
Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemilu serentak serta melihat politik hukum
pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal bagi …
被引用次数：8 相关文章 所有 7 个版本
[PDF] uinsaizu.ac.id

Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah

AM Ni'mah - Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2021 - ejournal.uinsaizu.ac.id
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas impor vaksin Covid-19 oleh Kementrian
Kesehatan perspektif maqasid syariah. Artikel ini adalah penelitian pustaka dengan …
被引用次数：7 相关文章 所有 5 个版本