Tanah Pekulen dalam Struktur Hukum Agraria di Jawa

WH Puri, S Sulastriyono - Mimbar Hukum-Fakultas Hukum …, 2016 - journal.ugm.ac.id
The dualism of national land law appears before the formation of the agrarian law through
the Basic Agrarian Law (BAL), has not been fully terminated. Various opportunities or legal …

[PDF][PDF] Mempromosikan hak komunal

AN Luthfi, M Shohibudin - Jurnal Digest Epistema, 2016 - researchgate.net
UUPA, maka pilihan yang tersedia adalah mengubahnya menjadi hak milik atau hak pakai.
Jika pilihannya adalah hak milik, maka akan muncul masalah berupa hapusnya sifat …

[PDF][PDF] PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI AGUNAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA UMBULREJO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN …

R PUSPITASARI - 2021 - repository.stpn.ac.id
Research method used here was survey method with quantitative approach. Sampling
technique used was simple random sampling in which every population has the same …

Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di …

A Iftitah - Jurnal Supremasi, 2017 - ejournal.unisbablitar.ac.id
Abstract Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP 11/2010) dibentuk guna …

[PDF][PDF] RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP “TANAH TUTUPAN” SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BANTUL

RL SIMATUPANG - 2021 - repository.stpn.ac.id
Land grabbing of community that occurred during the Colonial Government still has an
impact to this day. The unclear status of community land is caused by the land polemic itself …