[引用][C] Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan …
Abstrak Proses pembentukan UU Cipta Kerja telah ditetapkan serangkaian asas baik
secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas …
secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas …
Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah
ENAM Sihombing - KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN …, 2020 - publication.umsu.ac.id
Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Page 1 Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan …
Page 1 Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan …
Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
ENAM Sihombing - Jurnal Yudisial, 2017 - jurnal.komisiyudisial.go.id
ABSTRAK Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan …
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan …
[PDF][PDF] Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
I Firdaus - Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 - academia.edu
Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan mengacu kepada
Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan, namun dalam …
Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan, namun dalam …
Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia
MR Huzaeni, N Firdausiah - Rechtenstudent, 2022 - rechtenstudent.uinkhas.ac.id
Abstract Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan …
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan …
Historis Kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
F Masriadji - Grondwet, 2023 - ejournal.grondwet.id
Permasalahan kedudukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah berubah secara …
undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah berubah secara …
Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah
ENAM Sihombing - Reformasi Hukum, 2019 - ojs.uid.ac.id
Abstract Ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan …
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan …
[图书][B] PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA
AM Hsb - 2024 - books.google.com
Perbandingan merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk
membandingkan 2 (dua) objek kajian dengan menghasilkan kesimpulan berupa …
membandingkan 2 (dua) objek kajian dengan menghasilkan kesimpulan berupa …
Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatra Utara)
M Syah - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2023 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Abstract Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan …
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan …
[图书][B] KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA
AM Hsb - 2024 - books.google.com
Page 1 KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA Page 2 Page 3 Ali Marwan Hsb KAPITA
SELEKTA HUKUM TATA NEGARA Enammedia Medan, 2024 Page 4 KAPITA SELEKTA …
SELEKTA HUKUM TATA NEGARA Enammedia Medan, 2024 Page 4 KAPITA SELEKTA …