Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
YR Hakiki - As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2022 - ejournal.radenintan.ac.id
This study aims to analyze the contextualization of the principle of power as a mandate in
institutionalizing the accountability of the President according to the 1945 Constitution of the …
institutionalizing the accountability of the President according to the 1945 Constitution of the …
Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
F Bachmid - SIGn Jurnal Hukum, 2021 - jurnal.penerbitsign.com
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut tentang pemberlakuan
parliamentary threshold dalam sistem Pemilu, serta pertentangannya dengan konsep …
parliamentary threshold dalam sistem Pemilu, serta pertentangannya dengan konsep …
The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia
General elections are a crucial pillar of democracy in Indonesia, allowing citizen
participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are …
participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are …
Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum
A Zairudin - Legal Studies Journal, 2021 - ejournal.unuja.ac.id
Abstrak Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum diatur dalam pasal 22E UUD
1945. Pemilu menjadi tolak ukur terhadap demokratisasi yang bermartabat dan sebagai …
1945. Pemilu menjadi tolak ukur terhadap demokratisasi yang bermartabat dan sebagai …
Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)
U Anggunsuri - Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2024 - journal.uii.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Independensi OJK setelah di undangkannya UU
No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan …
No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan …
Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
YA Hilman, K Khoirurrosyidin… - POLITICON: Jurnal Ilmu …, 2020 - eprints.umpo.ac.id
Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan tahun 2020 saat ini akan dilakukan dalam
kondisi pandemi COVID-19, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satunya, pelaksanaan …
kondisi pandemi COVID-19, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satunya, pelaksanaan …
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
F Ayuningtiyas, A Wahyuningtyas - Amnesti: Jurnal Hukum, 2023 - ebook.umpwr.ac.id
Pemilu dapat diartikan sebagai sarana atau fasilitas pelaksanaan dari kedaulatan rakyat
yang telah dituangkan secara sah di lampiram UUD 1945. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 …
yang telah dituangkan secara sah di lampiram UUD 1945. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 …
[图书][B] Sistem Pemilu di Indonesia
J Indrawan, S IP - 2022 - books.google.com
Page 1 SISTEM PEMILU DI INDONESIA Page 2 Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan …
No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan …
Perkembangan sistem pemerintahan dan konsep kedaulatan pasca revolusi Perancis terhadap hukum internasional
SK Christmas, E Purwanti - Jurnal Pembangunan Hukum …, 2020 - ejournal2.undip.ac.id
Revolusi Perancis merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan perubahan sosial dan
pergeseran budaya politik. Revolusi ini membentuk paham-paham seperti Liberalisme …
pergeseran budaya politik. Revolusi ini membentuk paham-paham seperti Liberalisme …
Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional
Pelaksanaan pemilu anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) berdasarkan Undang-
Undang Pemilu tidak mendapat pengaturan di dalam UUD 1945 tentang batasan …
Undang Pemilu tidak mendapat pengaturan di dalam UUD 1945 tentang batasan …