Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

MA Syahrin - Majalah Hukum Nasional, 2018 - mhn.bphn.go.id
Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin
mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam …

Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum …

MA Syahrin - Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 2020 - journal.fh.unsri.ac.id
Pengaturan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi.
Namun praktiknya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian …

Law enforcement of foreign workers abusing immigration residence permit: Case studies on energy and mining companies

MA Syahrin - 2018 International Conference on Energy and …, 2018 - atlantis-press.com
The development of globalization brings various impacts on labour and immigration law in
Indonesia. The most frequent immigration violations are the abuse of immigration residence …

Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam …

MA Syahrin - Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan …, 2018 - rechtsvinding.bphn.go.id
Keberadaan e-commerce telah mengubah tatanan transaksi bisnis di Indonesia. E-
commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah …

Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris

MA Syahrin - Majalah Hukum Nasional, 2019 - mhn.bphn.go.id
Perkembangan globalisasi membawa ragam dampak terhadap Indonesia. Tidak hanya
dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran …

Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik

A Kamilah - Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2021 - jurnal.unsur.ac.id
Covid-19 pandemic situation has had a major impact on the sustainability of the community's
businesses, thus hampering them in fulfilling their responsibilities in paying their debt …

Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan

P Sirait, M Junaidi, K Sudarmanto… - Jurnal USM Law …, 2023 - journals.usm.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit
tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jika kurator dalam pengurusan harta pailit …

Kepastian Hukum atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan

MFF Ramadhani, K Hurruzia, N Suryanti… - Jurnal Tana …, 2023 - ojs.staialfurqan.ac.id
Abstract yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih, sesuai dengan
Pasal 42 huruf b Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran …

Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner

MA Syahrin - Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 2019 - lexlibrum.id
Abstract Pemberitaan yang berkaitandenganpengungsiminoritas Rohingya Myanmar
telahmenarikperhatianinternasional, setelahratusanawakkapalmelarikandiridari Myanmar …

Hakekat Hukum Desa Adat Bali Sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya

AAGAI Prathama - Jurnal Meta-Yuridis, 2022 - journal.upgris.ac.id
Abstract Desa Adat menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun …