[PDF][PDF] Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
U Silalahi - 2018 - scholar.archive.org
Single economic entity doctrine has just been applied in Indonesia. KPPU applied this
doctrine in the Temasek case. This application becomes controversial among law …
doctrine in the Temasek case. This application becomes controversial among law …
Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Holdingisasi BUMN Berdasarkan Konsep “Single Economic Entity” Doctrin
E Istiyanti - 2024 - dspace.uii.ac.id
Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas yang
bergabung menjadi holding company, apabila pemegang saham mempunyai lebih dari satu …
bergabung menjadi holding company, apabila pemegang saham mempunyai lebih dari satu …
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK/HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN
CR Manoi, R Christiawan - JURNAL HUKUM …, 2023 - journal.uta45jakarta.ac.id
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab
Perusahaan Induk/Holding Company atas Kerugian pada Anak Perusahaan BUMN” …
Perusahaan Induk/Holding Company atas Kerugian pada Anak Perusahaan BUMN” …
[PDF][PDF] Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan
SI Muhammad - Fakultas Hukum Universitas …, 2016 - pascasarjana.umy.ac.id
Holding company yang merupakan induk perusahaan sering kali melakukan dominasi
terhadap tindakan anak perusahaan yang berdampak holding tanpa tanggung jawab …
terhadap tindakan anak perusahaan yang berdampak holding tanpa tanggung jawab …
Analysis of the Legal Consequences of Delays in Taking Over Shares Regarding KPPU Decision Number 05/KPPU-M/2022
AR Saputra, SH Herdiyanti… - Formosa Journal of …, 2024 - journal.formosapublisher.org
The KPPU's decision in the case of alleged delay in the acquisition of shares of PT Lestari
Gemilang Intisawit in PT Nabati Agro Subur (number: 05/KPPU-M/2022) emphasizes the …
Gemilang Intisawit in PT Nabati Agro Subur (number: 05/KPPU-M/2022) emphasizes the …
[引用][C] Optimalisasi Hukum Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serantak 2024
HK Panahal, AE Kurnia - SOCIETAS JURNAL …, 2023 - journal.uta45jakarta.ac.id
Implementasi pemlihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokrasi sebagai
sarana kedaulatan rakyat, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan. Undang …
sarana kedaulatan rakyat, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan. Undang …