Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

A Yani - Jurnal Konstitusi, 2022 - jurnalkonstitusi.mkri.id
The current political and legal configuration of the village head election organizing institution
is not yet in accordance with election governance with integrity. This happens because the …

Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024

D Ramdani - 2022 - dspace.uii.ac.id
Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala daerah
definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia …

Artificial Intelligence and Its Challenges To Elections In Indonesia: A Legal Analysis

H Armiwulan, RA Rahman, VN Prabowo… - Jambura Law …, 2024 - ejurnal.ung.ac.id
The improper utilization of AI technology poses difficulties to democracy, particularly the
growing threat of unjust elections, exemplified by the deployment of bot accounts and deep …

[PDF][PDF] Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia?

M Rannie, R Saraswati… - Sriwijaya Law Review, 2024 - pdfs.semanticscholar.org
The attempt to purify Indonesia's multiparty presidential system was only reflected after the
Third Amendment to the 1945 Constitution. However, it took work to implement it. In practice …

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

D Nazmi - UNES Law Review, 2023 - review-unes.com
Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi bahkan banyak
negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi …

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi

FA Wulandari, YWR Masykuroh… - Politika Progresif: Jurnal …, 2024 - journal.lpkd.or.id
Judicial reviews on the presidential and vice-presidential nomination threshold in Article 222
of Law No. 7/2017 on General Elections have been repeatedly rejected by the Constitutional …

Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru

RBS Sapii, AH Susanto, AD Aponno - JAPHTN-HAN, 2022 - japhtnhan.id
Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan
yang demokratis mengalami pasang surut dan dinamika yang cukup besar. Di mulai dari …

Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu

HFH Faridah, M Masrifah… - Krtha …, 2024 - ejurnal.ubharajaya.ac.id
Praktik Golput masih menjadi fenomena yang masif terjadi pada musim Pemilu di negara
Indonesia. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah masyarakat yang golput pada …

Big man, bag or ballot box? Upholding legal pluralism through noken as a traditional system of voting in elections in Papua, Indonesia

PM Faiz, S Isra, IN Rachman, A Ghoffar… - Legal Pluralism and …, 2023 - Taylor & Francis
Indonesia, a diverse and sprawling archipelago nation, is a place where modernity often
intersects with tradition, especially in certain parts of the area broadly known to the outside …

REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK DIPILIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UUD 1945

PPA Saifulloh - Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan …, 2022 - rechtsvinding.bphn.go.id
Abstract Hak Dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak konstitusional warga negara
yang dijamin UUD 1945. Akan tetapi, terdapat pengaturan yang diskriminatif di mana warga …