Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

B Riqiey - JAPHTN-HAN, 2023 - japhtnhan.id
Pembedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 97/PUU-XI/2013, yang mana menyebabkan MK tidak berwenang untuk memeriksa dan …

Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945

SA Febriyanto, M Firman - JAPHTN-HAN, 2023 - japhtnhan.id
Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki pengaturan mengenai
pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui pemilihan …

PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XX/2022: Regional Head Elections by People's …

B Riqiey - Constitution Journal, 2023 - constitution.uinkhas.ac.id
Mekanisme pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan dua model, yaitu dapat
dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan dapat dilakukan oleh DPRD. Dua model …

[PDF][PDF] Quo vadis specialised courts in Indonesia within Constitutional Court decisions confines

B Hermanto, NM Aryani - Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023 - researchgate.net
In Indonesia, special courts represent a phenomenon of judicial deference which is
associated with an independent judicial system and supports the efficient and effective …

Dampak Penafsiran Konstitusi Terhadap Perkembangan Politik Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

AK Ramdani, H Hulwanullah - ADLIYA: Jurnal Hukum dan …, 2022 - journal.uinsgd.ac.id
This study aims to investigate the dynamics of legal politics in the creation of a particular
judicial body with the power to resolve election disputes in local government elections …