Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia
A Abustan - Indonesia Law Reform Journal, 2022 - ejournal.umm.ac.id
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rule of law). Sebagai suatu
negara, negara Indonesia juga merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki …
negara, negara Indonesia juga merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki …
Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah
DD Utama, D Suhariyanto… - Innovative: Journal Of …, 2023 - j-innovative.org
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana kewenangan
penunjukan pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh …
penunjukan pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh …
Birocracy Politization Typology in Structural Official Replacement (Case Study in Regional Government of North Maluku Province)
B Muhidin, S Suswanta - International Journal of Social …, 2023 - ijssr.ridwaninstitute.co.id
The phenomenon of structural structural change in the regional government bureaucracy is
still colored by the practice of politicization. This politicization is carried out with various …
still colored by the practice of politicization. This politicization is carried out with various …
Problematika Pengangkatan Prajurit Tni Sebagai Penjabat Kepala Daerah
MV Dahoklory, E Wattimury - Perspektif, 2024 - jurnal-perspektif.org
Untuk mencegah jangan sampai terjadi kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhir
masa jabatan tahun 2022 dan tahun 2023. Maka diangkat seorang Penjabat guna mengisi …
masa jabatan tahun 2022 dan tahun 2023. Maka diangkat seorang Penjabat guna mengisi …
Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024
AA Pratama, IT Nur, P Erwinta - Jurnal Hukum Bisnis, 2024 - jurnal.itscience.org
Struktur pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, diatur
oleh UUD 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Mulai 2024 …
oleh UUD 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Mulai 2024 …
Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan
F Arifin - Lex Renaissance, 2024 - journal.uii.ac.id
Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam proses pembentukan
kabinet di Indonesia, terutama terkait dengan mekanisme checks and balances antara …
kabinet di Indonesia, terutama terkait dengan mekanisme checks and balances antara …
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Pilkada Serentak
VSZ Mukhson - Proceedings Series on Social …, 2024 - conferenceproceedings.ump.ac.id
The implementation of the 2024 simultaneous general elections has serious political
implications because it creates a power vacuum in the regions. The regional head vacancy …
implications because it creates a power vacuum in the regions. The regional head vacancy …
PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU …
U Fadilah, S Hendrawati… - Jurnal Res Justitia …, 2024 - resjustitia.lppmbinabangsa.id
Abstract Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is seen as a critical
decision that is very debatable and controversial in the political view of public policy and …
decision that is very debatable and controversial in the political view of public policy and …
Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik …
EP Yulianita, R Salman, R Ramadhan - Amnesti: Jurnal Hukum, 2024 - ebook.umpwr.ac.id
Abstract Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014, salah satu permohonan
pengujiannya adalah terkait Pasal 30 ayat (2) sampai (8) UU KPK, yaitu mengenai …
pengujiannya adalah terkait Pasal 30 ayat (2) sampai (8) UU KPK, yaitu mengenai …
Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah
Y Mahendra, MR Bima - Journal of Lex Generalis (JLG), 2022 - mail.pasca-umi.ac.id
Tujuan penelitian menganalisis hukum mengatur pencalonan perseorangan dalam
pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada);(2) mengetahui dan menganalisis implikasi …
pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada);(2) mengetahui dan menganalisis implikasi …