Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan
A Purnawan - Jurnal Dinamika Hukum, 2011 - dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
Keadilan dalam sistem pemungutan pajak dapat dilihat dari: pertama, keseimbangan
hubungan antara fiskus dan wajib pajak; kedua, pemerataan alokasi beban pajak terhadap …
hubungan antara fiskus dan wajib pajak; kedua, pemerataan alokasi beban pajak terhadap …
POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
I Thaher - 2023 - repository.penerbitwidina.com
Memahami demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum memerlukan pemikiran yang kritis
dan wawasan yang luas. Dalam praktik kehidupan bernegara yang demokratis, ketiganya …
dan wawasan yang luas. Dalam praktik kehidupan bernegara yang demokratis, ketiganya …
Politik Hukum Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Provinsi Dki Jakarta
NE Utami - 2024 - dspace.uii.ac.id
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi landasan hukum
berpindahnya Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur …
berpindahnya Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur …
Politik Hukum Judicial Review di Indonesia
K Kartono - Jurnal Dinamika Hukum, 2011 - dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
Meskipun secara das sein sistem judicial review Indonesia tidak membuka kemungkinan
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap konstitusi …
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap konstitusi …
[PDF][PDF] Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara
U Basuki - Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2015 - ejournal.uin-suka.ac.id
Tulisan ini merupakan hasil Penelitian penulis yang dilatar belakangi oleh kajian teoritis
dan empiris, bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan sumber hukum sebagaimana …
dan empiris, bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan sumber hukum sebagaimana …
POLITIK HUKUM BATAS USIA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023
W Setiadi - Jurnal Keadilan Pemilu, 2023 - journal.bawaslu.go.id
This research aims to analyze juridically the legal politics of the age limit for presidential
candidates in Indonesia based on the Constitutional Court's decision Number 90/PUU …
candidates in Indonesia based on the Constitutional Court's decision Number 90/PUU …
IDEOLOGI DAN ORIENTASI HUKUM: Pengakomodasian Cita Hukum dalam Undang-Undang di Bidang Ekonomi
SM Hangabei, SH Khudzaifah Dimyati, SH Absori… - 2020 - eprints.ums.ac.id
Ketidaksesuaian memaknai dasar hukum dan cita hukum negara menghasilkan
pemahaman yang tidak sejalan mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara …
pemahaman yang tidak sejalan mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara …
[PDF][PDF] Politik Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Suku Baduy
A Fartini - 2020 - repository.uinbanten.ac.id
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial …
mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial …
[引用][C] Trademark Case Law Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek
MH Ismail Rumadan - 2020 - Deepublish