Legal Politics of Indonesian Environmental Management: Discourse Between Maintaining Environmental Sustainability and Economic Interests

ER Mahardika, MA Bayu - Indonesian Journal of Environmental …, 2022 - journal.unnes.ac.id
Environmental management in Indonesia has undergone various policy changes, in
addition to overlapping interrelated legal regulations. Environmental management in …

[PDF][PDF] Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia?

M Rannie, R Saraswati… - Sriwijaya Law Review, 2024 - pdfs.semanticscholar.org
The attempt to purify Indonesia's multiparty presidential system was only reflected after the
Third Amendment to the 1945 Constitution. However, it took work to implement it. In practice …

Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum

M Muhtadin - AHKAM, 2023 - ejournal.yasin-alsys.org
According to modern democracies, political parties and elections are institutions that cannot
be separated from one another. Each Political Party will always try to gain great popular …

Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatra Utara)

M Syah - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2023 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Abstract Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan …

Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme

C Hadita, SD Harijanti - Riau Law Journal - rlj.ejournal.unri.ac.id
Problematika esensi otonomi daerah dalam tataran implementasi pelaksanaannya
sistemnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum sesuai dengan …

Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri

NP Widjanarko - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum …, 2022 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Abstract Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga baru pada
institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 …

Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia

SDR Wardana - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum …, 2022 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Sistem pemerintahan adalah konsep yang mengkaji hubungan badan legislatif dengan
badan eksekutif. Di Indonesia, sistem pemerintahan berjalan dengan berbagai dinamika …

[HTML][HTML] Integrated water resources management to realize sustainable development goals according to law number 17 of 2019 and the perspective of fiqh bi'ah

A Pininta - 2023 - etheses.uin-malang.ac.id
INDONESIA: Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan
akan air. Persoalan ini didukung dengan menurunnya kualitas dan terbatasnya …

Politik Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

F Fajar - 2023 - repository.ar-raniry.ac.id
Dasar hukum pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak
selain menggunakan UU No. 10 Tahun 2016 juga berdasar kepada PP No. 49 Tahun 2008 …

Putusan Bebas Terhadap Pengamen Jalanan Atas Tuduhan Pembunuhan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 131 Pk/Pid. Sus/2015)

N Azhara - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2023 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada.
Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Penelitian ini …