Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum
AS Usman - Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2018 - ejournal.umm.ac.id
Abstrak Terinspirasi oleh Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural
Objects (Christopher D. Stone, 1974) yang memopulerkan doktrin “lingkungan hidup …
Objects (Christopher D. Stone, 1974) yang memopulerkan doktrin “lingkungan hidup …
Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia
E Simanjuntak - Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan …, 2018 - rechtsvinding.bphn.go.id
Prinsip fiktif positif merupakan suatu sarana hukum yang dapat mendukung upaya
peningkatan kemudahan berusaha. Tulisan ini akan mendiskusikan lebih lanjut apa …
peningkatan kemudahan berusaha. Tulisan ini akan mendiskusikan lebih lanjut apa …
Legal Positivism, Positive Law, and the Positivisation of Islamic Law In Indonesia
M Muslihun - Ulumuna, 2018 - ulumuna.or.id
The legal positivism was originally a critique towards the natural law. The followers of legal
positivism consider the natural law as a school of law with no clear standards and that …
positivism consider the natural law as a school of law with no clear standards and that …
Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Ditinjau Dari Sistem Presidensial
D Arsyad - SIYASI: Jurnal Trias Politica, 2024 - journal.uinsgd.ac.id
Sistem Presidensial meniscayakan posisi Presiden yang kuat dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Namun, dalam peraturan turunan dari UUD NRI 1945, DPR memiliki posisi yang …
Indonesia. Namun, dalam peraturan turunan dari UUD NRI 1945, DPR memiliki posisi yang …
Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah
AS Munir, BE Saputri… - Jurnal Hukum Lex …, 2022 - rewangrencang.com
Extrajudicial killing merupakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar
keputusan pengadilan. Aparat kepolisian sebagai aparatur negara dalam menegakkan …
keputusan pengadilan. Aparat kepolisian sebagai aparatur negara dalam menegakkan …
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Terkait Jenis Pungutan Untuk Pelaku Usaha Homestay Di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah
Penelitian ini fokus pada eksistensi dan implementasi Peraturan Desa (Perdes)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d …
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d …
[PDF][PDF] The Urgency of Community Participation in the Establishment of a Local Regulation.
D Sintara, FA Nasution - Pertanika Journal of Social …, 2020 - pertanika.upm.edu.my
One of the realizations of the implementation of local autonomy is the authority to establish a
local regulation. The establishment process should involve the community to provide inputs …
local regulation. The establishment process should involve the community to provide inputs …
PENYULUHAN HUKUM TERKAIT TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG …
JJ Koynja, S Sarkawi, A Ashari… - Prosiding …, 2024 - proceeding.unram.ac.id
Persoalan prioritas yang berkembang di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun,
Kabupaten Lombok Timur terdapat fakta bahwa masih sangat banyak para penyelenggara …
Kabupaten Lombok Timur terdapat fakta bahwa masih sangat banyak para penyelenggara …
Dispensasi Di Indonesia Perspektif Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Anak …
K Rambe - repository.uinjkt.ac.id
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap dasar
pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah penetapan Nomor …
pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah penetapan Nomor …
DINAMIKA OTONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN METODE PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HP Wiratraman, A Pribadi - 2008 - repository.unair.ac.id
Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika demokrasi lokal di tengah transisi politik otonomi
dserah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tenlang …
dserah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tenlang …