The presence of four new autonomous regions (DOB) in Papua completes the number of
provinces in Indonesia to 38. This study examines the formation of the new autonomous …

The validation of the Job Creation Law in Indonesia brought many fundamental changes in
economic policy, including environmental licensing. It is because of a fundamental legal …

Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi
hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum …

Buku Berjudul Politik Hukum Indonesia ini hadir sebagai setitik pencerah tentang system
dan dinamika Politik Hukum yang ada di Indonesia. Materi yang disajikan dalam buku ini …

Pengembang diwajibkan untuk menyerahkan pengelolaan benda bersama, tanah bersama,
dan bagian bersama kepada pembentukan perhimpunan penghuni rumah susun, namun …

The study explores the causes of the controversy between the Muhammadiyah and the State
in the policy of ecological law in Indonesia. The exploration uses methods of normative law …

Abstract Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan polemik dan menghasilkan
beberapa dissenting opinion dari hakim MK. Pendapat berbeda dari hakim MK ini memicu …

Artikel ini merupakan telaah atas hukum perundang-undangan yang mendiskriminasi eks
tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) selama rezim otoritarian Orde Baru …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kesejaheteraan sosial.
Setiap desa memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Kecamatan Bandongan …

Partisipasi bermakna menjadi tolak ukur suatu produk hukum dapat dikatakan baik, sah
menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat dan berlaku dalam …