[PDF][PDF] Legal politics of bureaucratic reform in really good governance according to prophetical law

N Asyikin - Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 - pdfs.semanticscholar.org
Bureaucratic reform in Indonesia actually still expects the government to regulate and be
directly involved in all the affairs of its citizens. In this position, not only is the government …

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

A Dewi - Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi …, 2019 - rechten.nusaputra.ac.id
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat melawan hukum serta
ukuran untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang …

Rekonstruksi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Program Legislasi Daerah yang Berkesinambungan dan Berkualitas Berbasis Keadilan

M Mustofa - 2024 - search.proquest.com
Untuk mewujudkan peraturan hukum daerah yang baik senantiasa diawali dengan niatan
politik (political will) eksekutif dan juga dari legislatif dalam hal ini yakni DPRD sehingga …

Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

I Isnawati - Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 2014 - ejurnal.untag-smd.ac.id
Phenomena occurring in the area are very interesting; given the current state of affairs of the
organization of the era is the era of decentralization of government affairs conducted by the …

Diskresi (Freies Ermessen): Perangkat Hukum Penunjang Pembangunan

M Jeddawi - Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 2017 - ejournal.ipdn.ac.id
Implementation of development requires appropriate legal policy to avoid trapped in
collusion, corruption and nepotism. However, it is not uncommon for state officials to hesitate …

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia

RS Widyaningtyas - Justitia Et Pax, 2019 - ojs.uajy.ac.id
This study aims to know and analyze and examine the realization of good governance
principles in fisheries management regulation in Indonesia; analyze and formulate the ideal …

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

YA Sembiring, M Khadafi - Jurnal Penelitian Adelaide, 2024 - jurnaladelaide.com
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam rangka penulisan Skripsi iniadalah 1).
Untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian remisi bagi Narapidana tindakpidana …

REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERBASIS NILAI …

E Ridwan - 2022 - repository.unissula.ac.id
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga …

Efektivitas Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik/Good Governance (Studi Kasus di Kantor Wilayah …

MA Sutanto - 2022 - search.proquest.com
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penjatuhan hukuman/sanksi
terhadap pelanggaran kasus disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian …

Pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

S Wisudarini, R Riyanto - Syntax Literate; Jurnal Ilmiah …, 2021 - jurnal.syntaxliterate.co.id
Sebagai akibat dari pemekaran daerah, sejak tahun 2001 hingga tahun 2014 telah
terbentuk lebih dari 170 Daerah Otonom Baru (DOB). Dengan menjadi daerah yang …