Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022
NHTDF Zaidir, A Arfai - Limbago: Journal of Constitutional …, 2022 - online-journal.unja.ac.id
Abstract Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang selanjutnya ditulis
dengan singkatan Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan …
dengan singkatan Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan …
Juridical Analysis of The Inclusion of Criminal Sanctions in Government Regulations in Lieu of Law
The Law on Formation of Legislation states that only laws and regional regulations can
contain criminal sanctions, but in Indonesian constitutional practice there is a Government …
contain criminal sanctions, but in Indonesian constitutional practice there is a Government …
Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)
GA Tauda - Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2024 - journal.uii.ac.id
Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan adressat putusan untuk melakukan penyesuaian
terhadap undang-undang yang telah dinilai atau ditafsirkan konstitusionalitasnya …
terhadap undang-undang yang telah dinilai atau ditafsirkan konstitusionalitasnya …
Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91 …
BA Kodiyat, AR Lubis - Legalitas: Jurnal Hukum, 2023 - legalitas.unbari.ac.id
Salah satu yang mendasari dibentuknya Mahkamah Konsitusi adalah adanya kenyataan
bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga …
bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga …
[图书][B] Pembatasan periodisasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
SH Herman Dirgantara - 2022 - books.google.com
Buku yang berjudul Pembatasan Periodisasi Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan karya dari Herman Dirgantara, SH Buku ini …
Sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan karya dari Herman Dirgantara, SH Buku ini …
PARADOKS LEGISLASI PERPPU CIPTA KERJA: KEPENTINGAN ATAU KEGENTINGAN YANG MEMAKSA?
TA Perdana, W Yunaldi - YUSTISI, 2023 - ejournal.uika-bogor.ac.id
Abstract Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)
menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Sifat kegentingan memaksa dari Perppu ini …
menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Sifat kegentingan memaksa dari Perppu ini …
[PDF][PDF] POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH
LP AFRIZA - 2022 - repository.uinsaizu.ac.id
ABSTRAK Afriza Lintang Pratiwi NIM. 1717303002 Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pengaturan …
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pengaturan …
[PDF][PDF] Ratio Decidendi and the Constitutional Court Jurisprudence in Examining Constitutional Rights of Single Candidate in Regional Head Election
A Usman - Lex Publica, 2017 - scholar.archive.org
The first wave of simultaneous regional elections in 2015 emerged a new phenomenon:
several regions that carried out regional elections had one pair of candidates. So there is a …
several regions that carried out regional elections had one pair of candidates. So there is a …
Arti Pentingnya Keterangan Dpr dan Presiden dalam Proses Uji Materi Undang-undang
RM Sukmariningsih - Jurnal Dinamika Hukum, 2013 - dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman (Judicial review) yang
disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi …
disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi …
[引用][C] Analisis Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan …
S Chadijah, A Hadi - Journal of Contemporary Law Studies, 2024 - journal.pubmedia.id
This study examines the President's authority to issue Government Regulations in Lieu of
Laws (PERPPU) based on constitutional perspectives and statutory theory, particularly in …
Laws (PERPPU) based on constitutional perspectives and statutory theory, particularly in …