BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris
D Faedlulloh - Journal of Governance, 2018 - jurnal.untirta.ac.id
BUMDes was established to move and accelerate rural economy. It aims to put together all
the rural resources under the management of villagers itself in order to increase rural real …
the rural resources under the management of villagers itself in order to increase rural real …
[PDF][PDF] Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa
D Herdiana - Jurnal Hukum & Pembangunan Vol, 2020 - researchgate.net
Abstrak Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa
optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa …
optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa …
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
R Apriani, A Sakban - CIVICUS: Pendidikan-Penelitian …, 2018 - journal.ummat.ac.id
Abstract Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid
dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan …
dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan …
Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Dalam Pengolahan Seleksi Perangkat Desa Baru (Studi Kasus: Kecamatan Mojo …
RD Aringga - JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 2017 - ejournal.itn.ac.id
Perangkat desa merupakan hal penting dalam desa, tanpa adanya perangkat desa
pelayanan terhadap masyarakat akan terhabat. Setiap perangkat desa masing-masing …
pelayanan terhadap masyarakat akan terhabat. Setiap perangkat desa masing-masing …
Exploring the roots of local government corruption practices in rural Java: An anthropological analysis.
English Corruption is a crucial issue in Indonesia, including in the administration of village
government. This article aims to explain the roots of corruption seen from an anthropological …
government. This article aims to explain the roots of corruption seen from an anthropological …
Relasi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
OGP PRIHAMBODO - 2019 - repository.unair.ac.id
Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaiamana relasi yang muncul saat dihadapkan
dengan adanya dana desa yang ada di desa siwalanpanji yang juga memiliki karakteristik …
dengan adanya dana desa yang ada di desa siwalanpanji yang juga memiliki karakteristik …
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
F Lestari - 2018 - dspace.uii.ac.id
Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal
33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian …
33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian …
Preservation as reconciliation: the value of raising awareness on cultural property in post-conflict Ambon
YTN Dewi, YT Sunarimahingsih… - International Journal …, 2020 - repository.unika.ac.id
A significant portion of cultural symbols in Ambon, Indonesia were destroyed during the
1999-2004 religious conflict. This widespread devastation of religious and cultural objects …
1999-2004 religious conflict. This widespread devastation of religious and cultural objects …
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan
M Bunga - Indonesian Journal of Criminal Law, 2020 - journal.ilininstitute.com
Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa,
Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 …
Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 …
Legal Instrumentalism to Law Number 6 Year 2014 on Villages in Welfare State Paradigm
DEJ Prasetya, I Isharyanto - Jurnal Dinamika …, 2017 - dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
This work deliberates legal instrumentalism to gain nonlegal interest. It is commonly known
that besides normative framework, a law also integrates nonlegal issues and other interests …
that besides normative framework, a law also integrates nonlegal issues and other interests …