Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Paradigma Hakim Dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024
A Sumodiningrat - … Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam …, 2024 - journal.uii.ac.id
Abstrak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PHPU) merupakan
penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenang yang diatur dalam …
penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenang yang diatur dalam …
IMPLIKASI YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HASIL PEMILIHAN UMUM
AA Thohari, G Abi Zaifa - Semarang Law Review (SLR), 2024 - journals.usm.ac.id
The right of inquiry of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia
(DPR RI) is the authority to investigate specific issues deemed significant and requiring …
(DPR RI) is the authority to investigate specific issues deemed significant and requiring …
Efektifitas Program KALIBER Sebagai Upaya Edukasi dan Preventif Bahaya Praktek Politik Uang Menjelang Pemilu 2024
R Ragil, HI Qayyum, H Bahari… - Politica: Jurnal Hukum …, 2024 - journal.iainlangsa.ac.id
Pemilu merupakan perayaan demokrasi lima tahunan yang mempunyai arti sangat penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran masyarakat sangat …
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran masyarakat sangat …
Constitutional Concept of the Village Chief Office Term Extension and It's Legal Implications
FD Pratiwi, DJ Wardana - Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu …, 2023 - jurnal.untirta.ac.id
The demonstration at the DKI Jakarta DPR Building demanding an extension of the village
chief's term of office has reaped many pros and cons in the community. The reason is …
chief's term of office has reaped many pros and cons in the community. The reason is …
Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu
M Lanusu, WA Siregar, LO Bariun… - … Research of Law, 2024 - ojs.pascaunsultra.ac.id
Abstract Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki landasan yang kuat berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis …
Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis …