Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah
W Gusmansyah - Al Imarah: Jurnal Pemerintahan …, 2017 - ejournal.uinfasbengkulu.ac.id
According to the concept of the trias politica Montesquieu, in every government there are
three kinds of powers, namely the legislative power, the executive power, on matters …
three kinds of powers, namely the legislative power, the executive power, on matters …
Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)
PR Fiqih, AM Widodo… - … : Indonesian Journal of …, 2024 - journal.discourseonline.id
The issuance of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 reaped the
pros and cons from various parties. The Constitutional Court's Decision Number 90/PUU …
pros and cons from various parties. The Constitutional Court's Decision Number 90/PUU …
Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC
A Mudatsir - Peradaban Journal of Law and …, 2023 - jurnal.peradabanpublishing.com
Securing law enforcement in a legal state involves the crucial role of judges in adhering to
procedural regulations. However, at times, their decisions spark controversy within the …
procedural regulations. However, at times, their decisions spark controversy within the …
Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023
IR Bria, IN Suandika… - Nusantara Hasana …, 2024 - nusantarahasanajournal.com
Judges who act as executors and spearheads of justice and interact with the public are
expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case …
expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case …
[PDF][PDF] Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau
D Haryanti - Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015 - jurnal.unissula.ac.id
[PDF][PDF] Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah …
D Heryansyah - 2016 - dspace.uii.ac.id
Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang
diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut …
diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut …
[图书][B] Risalah Mahasiswa Hukum
IS Bahri - 2017 - books.google.com
Perkembangan sosial masyarakat saat ini semakin hari semakin berkembang. Tingginya
kasus-kasus hukum yang menjerat beberapa tokoh penting yang sering diberitakan di …
kasus-kasus hukum yang menjerat beberapa tokoh penting yang sering diberitakan di …
PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
RRF Pangaribuan, TN Palilingan… - LEX …, 2023 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembagian kekuasaan di
Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan untuk mengetahui …
Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan untuk mengetahui …
Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi
R Tanjung, M Masril - AL IMARAH: JURNAL …, 2022 - ejournal.uinfasbengkulu.ac.id
This study examines the authority of the Ministry of Law and Human Rights in carrying out
legal dispute resolution through non-litigation channels based on the Minister of Law and …
legal dispute resolution through non-litigation channels based on the Minister of Law and …
Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik
KM Sandhi - 2018 - dspace.uii.ac.id
Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari pelarangan rangkap jabatan Menteri di
partai politik. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: apa urgensi pelarangan pembatasan …
partai politik. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: apa urgensi pelarangan pembatasan …