Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah

R Mubarak, W Trisna - Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2021 - ojs.uma.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus
didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas …

[图书][B] Hak budget parlemen di Indonesia

M Susanto, MH SH - 2022 - books.google.com
“… Apabila selama ini pembahasan APBN di parlemen cenderung lebih banyak ditinjau
dari perspektif Ilmu Ekonomi, sehingga model pendekatannya tentu lebih cenderung …

Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN

H Juliani - Administrative Law and Governance Journal, 2018 - ejournal2.undip.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan
Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan …

Administrative Land Conflicts and Reforming State-Owned Enterprises in Indonesia

A Ilyas, H Hamzah - Hasanuddin Law Review, 2022 - pasca.unhas.ac.id
Land control and ownership contain the emergence of legal norms including authority,
rights, and obligations, as well as power. In juridical, it is a system aiming to protect and …

DISCOURCE ON INCREASING THE ROLE OF THE MINISTRY OF SOES AS THE MANAGEMENT AND SUPERVISION STATE-OWNED ENTERPRISES ENTITY

PN Sitinjak - " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum …, 2022 - scholarhub.ui.ac.id
State-owned enterprises (SOEs) are one of the engines of economic activity that could make
a positive contribution to the national economy. SOEs has a strategic role in development …

Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence: Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi …

A Sumodiningrat, NA Rahma - Jurnal Konstitusi, 2024 - jurnalkonstitusi.mkri.id
Abstract The dismissal of Constitutional Court Justice Aswanto and the appointment of
Guntur Hamzah as his replacement by the DPR, ratified by the President, have sparked …

REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI …

H Edison - 2023 - repository.unissula.ac.id
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi meliputi berbagai bidang
kehidupan. Korupsi merupakan permasalahan serius, karena dapat membahayakan …

[PDF][PDF] no2. 3061DETERMINASI KEUANGAN NEGARA GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL (SOCIAL EQUITY) BAGI SELURUHRAKYAT INDONESIA

DPN Simatupang - Jurnal Hukum & Pembangunan, 2021 - scholarhub.ui.ac.id
Keuangan negara di Indonesia belum sepenuhnya dideterminasi faktor keadilan sosial
(social equity) karena lebih cenderung dideterminasi faktor kepemimpinan pemerintahan …

[PDF][PDF] Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

M Susanto - Jurnal Konstitusi, 2017 - academia.edu
Abstrak Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative
legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin …

Corrective Justice: An Economic Approach for Law

MPZ Januarsyah - Journal of Advanced Research in Law and …, 2019 - ceeol.com
Corruption has a negative impact on people's lives and statehood. The strategic positions in
State-owned enterprises (SOE) are vulnerable to abuse of power and authority which has an …