[图书][B] Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya
AS Rahayu - 2022 - books.google.com
Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014,
dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan …
dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan …
[PDF][PDF] Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat
AK Jaelani - Jurnal Khatulistiwa Informatika, 2018 - pdfs.semanticscholar.org
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang lahirnya
pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kendala yang …
pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kendala yang …
[PDF][PDF] Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia
A Mustajab - IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2015 - core.ac.uk
Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan
keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam pun begitu, ketika pemimpin …
keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam pun begitu, ketika pemimpin …
Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya
The purpose of this study is to explain whether the plan to change the status of Teluk
Kapuas village into kelurahan in district of Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya is feasible …
Kapuas village into kelurahan in district of Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya is feasible …
[PDF][PDF] Pengaturan wisata halal untuk pembangunan daerah: transformasi industri halal di era disrupsi
L Santoso, YT Cahyani - Supremasi Hukum: Jurnal Kajian …, 2020 - ejournal.uin-suka.ac.id
Parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam ekonomi global yang mengalami
perkembangan yang signifikan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim sangat …
perkembangan yang signifikan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim sangat …
Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota
B Hamja, F Aswir, S Ahmad - Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2021 - bajangjournal.com
Penelitian ini bertujuan menjelaskan Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan
Kabupaten dan atau Kota yang dihubungkan dengan Kewenangan Daerah. Pokok masalah …
Kabupaten dan atau Kota yang dihubungkan dengan Kewenangan Daerah. Pokok masalah …
Kepastian Nilai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
R Murjiyanto, S Ismaya - Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2015 - journal.uii.ac.id
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimanakah kepastian nilai
perhitungan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah? Kedua, bagaimana agar terdapat …
perhitungan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah? Kedua, bagaimana agar terdapat …
Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
H Rafdi, S Wasistiono… - Jurnal …, 2023 - journal.universitaspahlawan.ac.id
Abstract Studi ini membahas Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran
hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Disebabkan setiap tahunnya kasus …
hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Disebabkan setiap tahunnya kasus …
Analisis pelaksanaan mutasi kepegawaian oleh kepala daerah di Kabupaten Majene
R Andika, A Jayadi, A Safriani - Alauddin Law …, 2019 - journal3.uin-alauddin.ac.id
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
MAJENE Page 1 Alauddin Law Develompent (ALDEV)| Volume 1 Nomor 1 Maret 2019 ANALISIS …
MAJENE Page 1 Alauddin Law Develompent (ALDEV)| Volume 1 Nomor 1 Maret 2019 ANALISIS …
Rekonstruksi Regulasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan
S Yulianingsih - 2022 - search.proquest.com
Transaksi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan karena jual-beli dilakukan
dihadapan PPAT guna menjamin kepastian hukum terjadinya peralihan hak atas tanah …
dihadapan PPAT guna menjamin kepastian hukum terjadinya peralihan hak atas tanah …