Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dan Konstitusionalisme di Indonesia

DN Banjarnahor, F Togatorop - Journal on Education, 2023 - jonedu.org
Secara konseptual salah satu esensi dari Ideologi dan Konstitusi Indonesia adalah adanya
demokrasi di dalam sistem bernegara. Kemudian dalam perkembangannya pada Indonesia …

Urgensi Prinsip Musyawarah Terhadap Lembaga Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

C Hadita, SD Harijanti - Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2022 - ojs.uma.ac.id
Problematika belum diterapkannya secara maksimal dan optimal terhadap prinsip
musyawarah selain itu perlunya dilakukan penataan terhadap lembaga-lembaga daerah …

Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatra Utara)

M Syah - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2023 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Abstract Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi
Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan …

MEKANISME AMENDEMEN KONSTITUSI DI REPUBLIK TURKI

FM Huda - 2023 - repository.uinjkt.ac.id
Skrispsi ini bertujuan untuk mengetahui bagiamana mekanisme perubahan atau
amendemen konstitusi berdasarkan Konstitusi Republik Turki, yang kemudian …

Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

R Sinaga - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2022 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak disekolah bisa jadi
memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk …

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)

S Elvira - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2022 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk
bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku …

Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri

NP Widjanarko - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum …, 2022 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Abstract Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga baru pada
institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 …

Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia

SDR Wardana - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum …, 2022 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Sistem pemerintahan adalah konsep yang mengkaji hubungan badan legislatif dengan
badan eksekutif. Di Indonesia, sistem pemerintahan berjalan dengan berbagai dinamika …

The Urgency of The Principle of Deliberation Towards Regional Institutions in The Perspective of The State of Pancasila Law

C Hadita, SD Harijanti - Veteran Law Review, 2023 - ejournal.upnvj.ac.id
The problem has not been applied optimally and optimally to the principle of deliberation,
besides the need for structuring regional institutions so that they can run effectively and …

Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SSS Nasution - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum …, 2022 - jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Beragam produk kecantikan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang belum masuk di
Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan …