Protection Relevance of the Execution of Separatic Creditors Based on Pancasila Justice
GYP Asmara - Jurnal Akta, 2021 - neliti.com
The execution of the execution by separatist creditors without going through court
adjudication as stipulated in Article 55 and Article 56 of Act No. 37 Of 2004 is contrary to …
adjudication as stipulated in Article 55 and Article 56 of Act No. 37 Of 2004 is contrary to …
[PDF][PDF] Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankrupcy)
LF Nola - Negara Hukum: Membangun Hukum untuk …, 2019 - pdfs.semanticscholar.org
Abstrak Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah
ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan …
ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan …
Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara
N Mentari, SE Wulandari - Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2019 - journal.uii.ac.id
Kepailitan merupakan resiko yang dapat terjadi baik terhadap induk perusahaan maupun
anak perusahaan dalam suatu holding company BUMN. Apabila anak perusahaan yang …
anak perusahaan dalam suatu holding company BUMN. Apabila anak perusahaan yang …
Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company)
W Syuhada - Unes Law Review, 2023 - review-unes.com
Kepailitan merupakan resiko yang dapat terjadi baik terhadap induk perusahaan maupun
anak perusahaan dalam suatu holding company BUMN. Apabila anak perusahaan yang …
anak perusahaan dalam suatu holding company BUMN. Apabila anak perusahaan yang …
Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS
WG Pitaloka, S Wardani - Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 - e-jurnal.lppmunsera.org
Abstract The Indonesian National Arbitration Board (BANI) is an option in resolving contract
disputes between the government and private parties. When the government is in a losing …
disputes between the government and private parties. When the government is in a losing …
Tinjauan Yuridis Pailitnya PT. Merpati Nusantara Airlines Persero Akibat Kelalaian Terhadap Perjanjian Damai
MR Fajrian - 2023 - digilib.uns.ac.id
BUMN merupakan perusahaan milik negara tidak tertutup kemungkinan akan mengalami
kerugian, masalah keuangan, sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional …
kerugian, masalah keuangan, sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional …
[HTML][HTML] Antinomy normen penyitaan aset lembaga pengelola investasi terhadap larangan penyitaan aset negara perspektif Ta'ârudl Al-Adillah
MA Fauzi - 2021 - etheses.uin-malang.ac.id
INDONESIA: Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai LPI)
merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwujudan konsepsi Sovereign Wealth Fund …
merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwujudan konsepsi Sovereign Wealth Fund …
[PDF][PDF] RATIO DECIDENDI ATAS PRINSIP SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
B PERSERO, KPDAN KEBUDAYAAN - repository.ub.ac.id
Kemudian penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study) terhadap …
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study) terhadap …
Repositioning the Value of Pancasila Justice in Debtor Protection in the Execution of Separatist Creditors
MF Raynaldi - TABELLIUS: Journal of Law - jurnal.unissula.ac.id